Bali dan Paradoks Devisa: Ketika Mesin Ekonomi Nasional Tidak Dirawat

Dana Bagi Hasil Devisa Pariwisata Bali: Persoalan Mendasar yang Terlupakan

Bali adalah anomali dalam struktur ekonomi Indonesia. Di satu sisi, ia menjadi mesin devisa nasional yang konsisten. Di sisi lain, Bali justru memikul beban pembiayaan sosial, budaya, dan infrastruktur pariwisata dengan kapasitas fiskal yang relatif terbatas. Ketimpangan inilah yang jarang dibicarakan secara jujur: minimnya dana bagi hasil devisa pariwisata dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Bali. Masalah ini bukan sekadar soal keadilan fiskal. Ini adalah soal keberlanjutan ekonomi nasional.

Bali sebagai Penghasil Devisa, Bukan Sekadar Destinasi Wisata

Secara faktual, Bali menyumbang porsi signifikan devisa pariwisata Indonesia. Dalam banyak tahun, lebih dari 40 persen wisatawan mancanegara Indonesia masuk melalui Bali. Belanja mereka menopang neraca transaksi berjalan, menahan tekanan nilai tukar rupiah, dan menjadi bantalan saat sektor lain melemah.

Namun devisa ini masuk ke kas negara secara terpusat. Ia tercatat sebagai pendapatan nasional, bukan pendapatan daerah. Setelah itu, distribusinya ke daerah penghasil hampir tidak mencerminkan kontribusi aktual Bali sebagai sumber devisa.

Berbeda dengan sektor sumber daya alam seperti minyak, gas, atau tambang yang memiliki skema dana bagi hasil jelas dan terukur, pariwisata—meskipun sama-sama menghasilkan devisa—tidak memiliki mekanisme fiskal yang adil bagi daerah penghasil. Akibatnya, Bali menghasilkan devisa kelas dunia, tetapi dikelola dengan skema fiskal kelas domestik.

Beban Nyata yang Ditanggung Daerah Bali

Pariwisata tidak gratis. Ada biaya nyata yang harus dibayar setiap hari oleh daerah. Infrastruktur jalan rusak lebih cepat karena beban mobilitas wisatawan. Sistem pengelolaan sampah dan air limbah harus bekerja di atas kapasitas normal. Ketersediaan air bersih semakin tertekan. Ruang terbuka dan kawasan suci terdesak oleh aktivitas ekonomi.

Yang paling mahal justru yang tidak terlihat di neraca APBN: biaya merawat budaya. Upacara adat, pemeliharaan pura, sistem subak, dan tatanan sosial Bali bukan ornamen wisata. Itu adalah fondasi pariwisata Bali. Tanpa budaya yang hidup, Bali kehilangan daya tarik utamanya. Namun biaya merawat semua itu sebagian besar ditanggung oleh desa adat dan masyarakat lokal, bukan oleh negara yang menikmati devisanya.

Ironisnya, semakin sukses pariwisata Bali, semakin besar pula tekanan terhadap sistem sosial budayanya.

Kelemahan Tata Kelola Fiskal Nasional

Akar masalahnya ada pada desain fiskal Indonesia yang belum mengakui pariwisata sebagai sektor strategis penghasil devisa setara SDA. Pendapatan dari PPN, pajak penghasilan, dan devisa wisatawan asing ditarik ke pusat. Daerah hanya mendapat bagian dari pajak hotel dan restoran, itu pun dengan basis yang terbatas dan sangat bergantung pada siklus pariwisata.

Tidak ada instrumen khusus yang mengaitkan kontribusi devisa pariwisata dengan dana transfer ke daerah penghasil. Akibatnya, daerah seperti Bali berada dalam paradoks fiskal: kaya secara ekonomi, tetapi relatif miskin secara kapasitas anggaran publik. Ini juga menjelaskan mengapa pembangunan infrastruktur publik di Bali sering tertinggal dibanding beban riil yang ditanggungnya.

Risiko Jangka Panjang bagi Indonesia

Mengabaikan dana bagi hasil devisa pariwisata Bali bukan hanya merugikan Bali. Ini berisiko bagi Indonesia. Jika infrastruktur budaya dan lingkungan Bali rusak, pariwisata Bali akan menurun. Jika pariwisata Bali menurun, devisa nasional terpukul. Jika devisa melemah, tekanan terhadap rupiah dan APBN meningkat.

Negara-negara dengan pariwisata maju memahami ini. Mereka mengalokasikan kembali pendapatan pariwisata untuk konservasi budaya, lingkungan, dan kualitas hidup lokal. Mereka sadar bahwa pariwisata bukan mesin ekstraksi, melainkan ekosistem yang harus dirawat.

Indonesia belum sampai pada kesadaran itu.

Jalan ke Depan: Dari Eksploitasi ke Investasi

Dana bagi hasil devisa pariwisata untuk Bali bukanlah permintaan istimewa. Ini adalah koreksi struktural. Skemanya bisa beragam: dana khusus pariwisata berbasis devisa, transfer fiskal berbasis kontribusi wisatawan mancanegara, atau mekanisme earmarking untuk budaya dan lingkungan. Intinya satu: sebagian nilai yang dihasilkan Bali harus kembali ke Bali untuk menjaga keberlanjutan sumber nilai itu sendiri.

Tanpa itu, pariwisata Bali akan terus diperas tanpa dirawat. Dan ketika fondasinya retak, negara akan kehilangan salah satu aset ekonominya yang paling berharga.

Penutup

Persoalan dana bagi hasil devisa pariwisata Bali memang jarang disadari. Tapi justru karena itu ia berbahaya. Ini bukan isu daerah versus pusat. Ini isu keberlanjutan ekonomi nasional.

Bali tidak meminta belas kasihan fiskal. Bali meminta pengakuan atas kontribusinya dan alat untuk menjaga apa yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia.